PEKANBARU--MI:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mendukung Pemuka Adat masyakarak asli Talang Mamak Patih Laman mengembalikan penghargaan Kalpataru yang pernah diterimanya.

Direktur Walhi Riau Hariansyah Usman kepada Media Indonesia, kemarin, Senin, (8/2) mengatakan pihaknya memang mendukung niat Patih Laman untuk membuka mata pemerintah yang telah melakukan pembiaran terjadinya pengrusakan hutan alam.

"Hutan alam suku Talang Mamak itu, dulunya begitu nikmat dipandang mata dan termasuk salah satu hutan dataran rendah yang tersisa di Indonesia. Namun sayang, kini kondisinya sudah luluhlantak," kata Hariansyah.

Patih Laman yang kini sudah renta, seitar 90 tahun, sempat datang ke Pekanbaru pada Kamis, (4/2) lalu. Selain untuk berobat, ia berniat bertemu dengan Gubernur Riau menyerahkan anugerah tertinggi lingkungan hidup Kalpataru.

Namun sayang, ia tidak bisa bertemu dengan gubernur yang sedang tidak berada di Pekanbaru. Patih dan orang kepercayaannya Ameng pun balik kanan kembali ke kampung halamannya di Sungai Ekok, Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu pada Jum'at sore (5/2). Pasalnya ia tidak punya dana yang cukup untuk biaya hidup dan menginap lebih lama di Pekanbaru.

"Memamg ia sempat berada di sini. Kami mau membantu segala sesuatunya selama ia berada di Pekanbaru. Tapi kami tidak berani menganjurkan terlalu banyak kepada Patih karena kondisi fisiknya sedang turun," jelasnya.

Pihaknya kata Hariansyah siap memfasilitasi segala kebutuhan Patih untuk kembali ke Pekanbaru dalam rangka menyerahkan anugerah tersebut kepada Gubernur Riau.

Patih Laman menerima Kalpataru dari Presiden Megawati pada 2003 lalu.

Ia juga pernah diberi award dari WWF Internasional di Kinibalu, Malaysia pada 1999 lalu.

Patih begitu kesal dengan pemerintah yang dianggap tidak pernah memelihara hutan adatnya. Kini hutan dataran rendah di kawasan penyangga Taman Nasional Bukti Tigapuluh (TNBT) tersebut luluhlantak oleh perambahan dan pembukaan perkebunan perusahaan.

Hutan adat suku Talang Mamak sendiri terdiri atas empat kawasan, yakni hutan Panguanan dan Panyabungan seluas 1.800 hektar, serta tiga kawasan hutan lainnya, yaitu hutan Sungai Tunu (105 hektar), hutan Pusaka Kelumbuk Tinggi Banir (22 hektar), dan hutan Durian Berjajar sekitar 98 hektar.

Dalam benaknya, setelah diberi penghargaan Kalpataru, pemerintah akan menjaga hutan adatnya. Karena dalam pemahaman masyarakat asli hutan adalah sumber penghidupan.

"Tak ada gunanya saya menyimpan pengharagaan ini jika hutan sumber kehidupan kami terus saja dibabat," ujar Patih Laman. (BG/OL-01)