BANJARMASIN--MI: Rusak parahnya lingkungan di Kalimantan Selatan akibat penambangan batu bara diduga karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dugaan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Forqan di Banjarbaru, Kalimantan Selatann (Kalsel), Sabtu (6/2).

"Walhi menduga terjadi conflict interest antara pemerintah di tingkat nasional dengan pemerintah di daerah terkait masalah izin dan pengawasan perusahaan pengelola pertambangan batu bara," ujar Berry.

Menurutnya, dampak dari adanya konflik kepentingan tersebut berujung pada tidak jelasnya nasib lingkungan hidup saat dan pasca kegiatan pertambangan berlangsung.

"Pemerintah di tingkat nasional harus mengambil alih masalah ini (izin dan pengawasan). Kalau perlu juga bentuk satgas seperti satgas mafia hukum,"saran Berry.

Menurutnya, tingkat kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang batu bara di Kalimantan Selatan sudah mencapai tahap memprihatinkan dan utamanya akibat kegiatan pertambangan.

"Sudah sangat parah. Penambang yang masih melakukan aktivitas tambang tidak melakukan kaedah pengelolaan lingkungan, dan yang sudah menyelesaikan aktivitasnya tidak lakukan upaya penanaman kembali dan malah meninggalkannya begitu saja," ujarnya yang ikut serta dalam sidak Menteri Negara Kehutanan Gusti Muhammad Hatta ke beberapa titik tambang batu bara bdi Kalimantan Selatan pada Sabtu (6/2) ini.

Menurut Berry Kalimantan Selatan sudah pernah meraih "prestasi" sebagai daerah pemimpin perusakan hutan melalui aksi eksploitasi tambang yang disusul daerah-daerah lain di Kalimantan.

"Nah, sekarang saatnya pula Kalimantan Selatan memimpin upaya perbaikan lingkungan yang telah rusak," harap Berry.

Ia mengapresiasi inspeksi mendadak yang dilakukan Gusti karena dinilainya mampu menyadarkan publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah.

"Sidak patut diapresiasi untuk menggambarkan ke publik seberapa parah kerusakan. Diharapkan sidak ini dapat menjadi trigger (pemicu) kementerian-kementerian lainnya untuk melakukan hal serupa," ujarnya. (Mar/OL-01)